Kejatuhan Mesir ke Dalam Pengaruh Imperialisme Inggris&Perancis Hingga Kebangkitan Nasionalisme

a. Latar Belakang Imperialisme Inggris di Mesir
Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1969, Inggris mulai menaruh perhatian terhadap Mesir. Cita-cita untuk memperluas pengaruh ke negeri pyramid ini pada akhirnya terealisasi pada masa pemerintahan Disraeli ketika ia diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 1874-1880. Akan tetapi realisasi tersebut baru mencapai tingkat awal saja.
Bersama-sama dengan Salisbury, Disraeli mewakili golongan Empire atau golongan imperialisme. Cita-cita golongan ini ialah melakukan perluasan kerajaan Inggris dan mempererat kembali hubungan antara penduduk koloni dan negeri induk, sehingga tercapailah sebuah kerajaan yang akan mencakup seluruh dunia. Sebaliknya para pesaing politiknya, golongan Gladstone (yang biasa dikenal sebagai kaum pacifis atau Little Englander) meghendaki pemusatan perhatian kepada masalah-masalah pembangunan dalam negeri. Kelompok ini tidak mementingkan gerakan imperialisme karena khawatir bahwa politik tersebut akan menimbulkan krisis-krisis yang bersifat internasional dan pada akhrinya bisa merugikan Inggris.
Untuk mencapai cita-cita Greater Britain-nya, Disraeli mulai melakukan perluasan daerah. Pada tahun 1874, kepulauan Fiji dilautan pasifik diduduki. Pada tahun berikutnya, setelah ia mendengar berita bahwa Mesir akan menjual haknya (saham) atas Terusan Suez kepada pihak Perancis, ia menggunakan kesempatan itu untuk memperluas pengaruh Inggris sekaligus untuk menyaingi Perancis yang juga merupakan rival abadinya di Eropa. Ide untuk ekspansi ekonomi ke Mesir tersebut ternyata tidak disetujui oleh Lord Derby (menteri luar negeri) dan Northcote (menteri keuangan), akan tetapi karena Ratu Victoria yang menyokong maksud pembelian tersebut, maka Disraeli dapat bertindak dengan cepat tanpa harus menunggu pengesahan parlemen – yang juga sukar diperolehnya – ia meminjam uang dari Bank Rotschilds sebesar kurang lebih 4 juta Poundsterling dan kemudian berhasil membeli sebanyak 176.602 lembar saham Khediev (Penguasa Mesir di era 1863-1897). Pembelian ini meliputi 44% dari saham Mesir di Terusan Suez.
Tindakan Disraeli yang sering disebut oleh sebagian kalangan sebagai sebuat Coup ini mengakibatkan perhatian dan kepentingan Inggris di Terusan Suez sama besarnya dengan kepentingan Perancis di daerah tersebut. Oleh sebab itu pada akhirnya, kedua negara menjadi lebih sering berkonflik sebagai akibat dari persaingan yang semakin meningkat. Konflik ini berlangsung lama dan baru dapat diatasi pada tahun 1904 dengan dicapainya Morocco – Egyptian agreement.

Benjamin Disraeli PM Inggris yang memelopori pembelian saham Maskapai Terusan Suez dari Khedive Ismail

Benjamin Disraeli PM Inggris yang memelopori pembelian saham Maskapai Terusan Suez dari Khedive Ismail


b. Kondisi dalam negeri Mesir pasca masuknya pengaruh Imperialisme Barat
Khedive Ismail (1863-1897) adalah penguasa yang boros. Selama ia memerintaha dalam kurun waktu kurang lebih dari 16 tahun, uang yang dibelanjakan ada sekitar 90 juta Pounds, diperlukan untuk pembangunan, penaklukan daerah Sudan, perbaikan pendidikan dan sebagainya. Disamping itu ia menambah jumlah upeti tahunan yang dipersembahkan kepada Sultan Turki. Sebagai ucapan terimakasih Sultan Turki menganugerahkan sebutan Khedive kepadanya, sebagai pengganti sebutan Pasha. Ismail juga membeli tanah-tanah milik para tuan tanah dinegerinya, hingga luas tanah miliknya mencapai 916.000 acre. Akibatnya naiklah hutang Mesir dengan pesatnya dari 3 juta Pound dalam tahun 1863 menjadi 80 juta Pound pada tahun 1876.
Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan negara, Ismail menjual saham-sahamnya yang ada dalam Maskapai Terusan Suez. Karena pembeli saham tersebut adalah Inggris (1875), maka sejak itu Inggris mulai mendapatkan kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri Mesir.
Uang yang diperoleh dari penjualan saham-saham itu ternyata tidak mampu menutupi kekurangan kas negeri Mesir. Pada tahun berikutnya (1876) Khedive Ismail Ismail menghadapi kebangkrutan lagi. Kemudian ia mengajukan permintaan peminjaman kepada Perancis dan Inggris. Sebagai jawaban atas permintaan tersebut, pemerintah Inggris mengirimkan Stephen Cave untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Mesir. Hasil laporan itu menerangkan bahwa kemakmuran daerah itu dapatdiharapkan tetapi untuk mendapatkannya diperlukan metode-metode pengelolaan keuangan yang lebih teliti dan rapi. Akibat penyelidikan tersebut, dibentuklah suatu panitia terdiri atas negara-negara Eropa yang bertujuan untuk mengurusi kemakmuran Mesir. Efek positif memang dirasakan pada awal pemebentukan panitia tersebut, yakni kebangkrutan negara dapa diatasi, tetapi ironisnya, seperdua penghasilan negara berada dibawah pengawasan panitia internasional yang biasa disebut Comite pour la Caisse de la Dette Publique (1876). Panitia ini beranggotakan Inggris, Austria, Italia, Perancis dan Jerman.
Pembaharuan-pembaharuan diadakan baik dalam bidang politik maupun keuangan. Mesir dijadikan kerajaan Konstitusional dengan seorang Inggris – Wilson – sebagai menteri keuangan dan seorang Perancis – de Blignieres – sebagai menteri pekerjaan umum. Dengan demikian maka karena masalah keuanganlah, yang membuka jalan bagi masuknya imperialisme Barat ke Mesir.
Intervensi Barat tersebut dirasakan sangat berat oleh Khedive. Ketika ia tahu bahwa sebagian besar tuan-tuan tanah juga tidak puas terhadap pembaharuan itu, maka ia mencoba melakukan melakukan sabotase terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah disusun oleh menteri-menteri asing dalam kabinetnya. Menteri-menteri yang berkebangsaan Eropa itu kemudian dipecat olehnya dan kemudian membentuk sebuah kabinet baru. Tindakan yang dilakukan oleh Khedive ini tentu saja mendapat reaksi yang keras dari Inggris dan Perancis, kedua negara tersebut kemudian meminta supaya sang Khedive/Ismail untuk segera meletakkan jabatannya, tetapi permintaan itu ditolak. Penolakan mundur oleh Ismail membuat Inggris dan Perancis kemudian membujuk Sultan Turki untuk memecat Ismail dan ternyata usaha tersebut berhasil, sehingga anak Ismail – Tewfik – diangkat menggantikan ayahnya.
Khedive yang baru dipaksa oleh kedua negara tersebut untuk mengembalikan adanya pengawasan Inggris-Perancis terhadap keuangan Mesir. Dual Control yang dilakukan kedua negara berlangsung dari tahun 1879 hingga 1883. Sebagai konsekuensi dari kontrol tadi, maka dibuatlah kebijakan anggaran yang baru, di mana besaran pajak dinaikkan terutama bagi tuan-tuan tanah Mesir. Untuk menjaga agar keuangan negara tetap sehat, maka para “penasihat” Inggris-Perancis itu menganjurkan pengurangan gaji pegawai dan opsir-opsir tentara. Sebagai contoh, pada waktu itu kira-kira 2500 orang opsir hanya menerima seperdua gaji saja.
c. Munculnya Gerakan Nasionalisme
Intervensi yang dilakukan oleh Inggris-Perancis menjadi semacam penyulut bagi munculnya api yang membakar jiwa nasionalisme rakyat Mesir. Munculnya gerakan nasionalisme yang bersifat perlawanan fisik pada awalnya digerakkan oleh kalangan-kalangan yang merasa dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan, yaitu para pegawai dan opsir-opsir tentara yang gajinya dipotong hingga seperdua dari jumlah biasanya. Pemimpin gerakan tersebut ialah kolonel Ahmad Arabi (1841-1911), yang meskipun berasal dari kalangan militer tetapi sesungguhnya ia merupakan orang yang terpelajar dan merupakan alumni dari unversitas Al-Azhar. Dengan latar belakang yang sedimikan rupa, Ahmad Arabi mampu memperoleh banyak dukungan dari para pengikutnya dalam menentang kebijakan Dual Control dari Inggris-Perancis serta mendengungkan semboyan “Mesir untuk orang Mesir”.
Pada tahun 1881 kelompok yang dipimpin oleh Ahmad Arabi (dikenal sebagai Gerakan Arabi) berhasil memaksa Khedive mengundang perwakilan orang-orang terkemuka – semacam parlemen aristocrat – untuk bersidang. Siding tersebut menuntut dibentuknya kabinet yang lebih baik, adanya hak-hak parlemen untuk mengawasi pengeluaran seperdua pendapatan negara yang tidak diperuntukkan pembayaran hutang kepada Barat. Pada tahun 1882, Tewfik dipaksa untuk mengangkat Ahmad Arabi sebagai menteri Pertahanan.
Pergolakan politik di Mesir yang semakin memanas akibat tekanan dari gerakan kaum nasionalis ini membuat pemerintah Inggris yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Gladstone bereaksi dengan keras. Pemerintah Gladstone (Inggris) dan Gambetta (Perancis) sama-sama mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Khedive dari ancaman musuh-musuhnya. Sebagai realisasi dari janjinya, maka dilakukan pengiriman satu skuadron termpur ke Bandar Iskandariah untuk mengadakan demonstrasi angkatan laut dan memperkuat kekuasaan Khedive. Mereka juga menuntut agar Arabi dicopot dari jabatannya sebagai menteri pertahanan.
Tuntutan Inggris dan Perancis untuk pencopotan Ahmad Arabi dari jabatannya ternyata menambah berkobarnya semangat anti asing yang kemudian berujung pada timbulnya kerusuhan di kota Iskandariah dan mengakibatkan jatuhnya korban 50 orang Eropa. Pada waktu itu kelompok Arabi telah memperkuat diri dan mendirikan markas pertahannya di Iskandariah.
Pada bulan Juli 1882, Admiral Seymour memerintahkan agar kapal-kapal perang Inggris untuk menembakkan peluru-pelurunya. Pada saat-saat yang kritis ini, kapal-kapal perang Perancis justru meninggalkan Iskandariah yang sedang dibom oleh Inggris. Penarikan kembali angakatan laut Perancis ini disebabkan karena Freycinet – pengganti Gambetta – tidak dapat melanjutkan politik imperialismnya terhadap Mesir. Freycinet mendapat tentangan yang keras dari parlemen, terutama dari kelompok partai radikal yang dipimpin oleh Clemenceau yang lebih mengutamakan politik revanche terhadap Jerman ketimbang politik imperialisme.
Untuk menghadapi kaum nasionalis Mesir, Inggris kemudian minta bantuan Turki dan Italia. Akan tetapi karena kedua negara tersebut menolak permintaan tersebut, maka Inggris memutuskan untuk bertindak sendiri. Di bawah pimpinan Jenderal Wolseley, tentara Inggris berhasil mendarat di Port Said. Kekuatan tentara Arabi akhirnya dapat dipatahkan dalam pertempuran di Tel-el-Kabir. Dengan demikian “kedaulatan” Tewfik atas Mesir dapat dikembalikan dan Arabi kemudian diasingkan ke Sailan. Selanjutnya, ditentukan bahwa tentara Mesir berada dibawah kendali opsir-opsir Inggris. Keuangan kembali diatur dan diawasi oleh Inggris. Didalam kabinet harus ada penasihat-penasihat yang beranggotakan orang Inggris.
Arabi Pasha pemimpin sekaligus Pioneer bagi gerakan Nasionalisme Mesir.

Arabi Pasha pemimpin sekaligus Pioneer bagi gerakan Nasionalisme Mesir.


d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lahirnya Nasionalisme Mesir
Mesir termasuk negara Arab sehingga bangkitnya nasionalisme Mesir merupakan hal yang sama dengan bangkitnya nasionalisme Arab. Banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di negara-negara Arab lainnya ternyata membawa pengaruh langsung bagi lahirnya sebuah nasionalisme dinegara lain tidak terkecuali Mesir. Pengaruh-pengaruh ini cenderung bersifat tidak langsung karena tidak langsung dirasakan oleh rakyat Mesir sendiri. Adapun faktor-faktor tak langsung tersebut adalah sebagai berikut:
1) Adanya gerakan Wahabi, semula merupakan gerakan agama yang kemudian memberontak pemerintahan Turki. Dengan demikian, secara politik membangkitkan tumbuhnya nasionalisme Mesir.
2) Adanya pengaruh Revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir, ia juga membawa suara Revolusi Prancis yang kemudian menimbulkan paham liberal dan nasionalisme Mesir.
3) Adanya Gerakan Pan Arab, yang dirintis oleh Amir Chetib Arslan dengan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya.
Sedangkan faktor pendorong yang bersifat langsung adalah melalui perjuangan Ahmad Arabi, Sekalipun pemberontakan Ahmad Arabi berhasil dipadamkan, namun cita-cita perjuangan Arabi merupakan sumber aspirasi semangat nasionalisme bangsa Mesir. Hal ini terbukti pada tanggal 7 Desember 1907 telah diadakan kongres nasional yang pertama di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya adalah pembangunan Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pemerintah Mesir yang dipengaruhi oleh Inggris berusaha untuk menindas gerakan ini, akan tetapi gerakan nasional ini tetap hidup dan makin kuat bahkan kemudian menjelma menjadi Partai Wafd (Utusan) di bawah pimpinan Saad Zaghlul Pasha.
Ketika Perang Dunia I selesai, Partai Wafd menuntut Mesir sebagai negara merdeka dan ikut serta dalam konferensi perdamaian di Prancis. Inggris menolak, bahkan mengasingkan Zaghlul Pasha ke Malta. Pada tahun 1919 di Mesir timbul pemberontakan dan Zaghlul Pasha dibebaskan kembali. Kaum nasionalise Mesir menuntut kemerdekaan penuh. Pemberontakan berkobar lagi, Zaghlul Pasha ditangkap lagi dan diasigkan ke Gibraltar. Inggris yang tidak dapat menekan nasionalisme Mesir, terpaksa mengeluarkan Pernyataan Unilateral (Unilateral Declaration) pada tanggal 28 Februari 1922.
1) Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir.
2) Inggris berhak atas empat masalah pokok,seperti berikut:
a) mempertahakan Terusan Suez;
b) mempergunakan daerah militer untuk operasi militer;
c) mempertahankan Mesir terhadap agresi bangsa lain;
d) melindungi bangsa asing di Mesir dan kepentingannya.
Uniteral Declaration 1922 merupakan saat yang bersejarah bagi Mesir sebab sejak itu dunia internasional menganggap Mesir telah merdeka, meskipun belum penuh. Sebaliknya, di pihak kaum nasionalis Mesir tetap tetap menentangnya sebab Inggris tetap berhak atas empat masalah pokok tersebut di atas. Itulah sebabnya, kaum nasionalisme Mesir terus berjuang melawan Inggris untuk mencapai kemerdekaan penuh. Hal ini baru terwujud setelah Perang Dunia II berakhir.
e. Dampak Munculnya Gerakan Nasioanalisme di Mesir
Gerakan nasionalisme Mesir yang mulai muncul ke permukaan pada tahun 1880-an di bawah pimpinan Ahmad Arabi berhasil menyumbang berbagai pengaruh positif bagi perjuangan bangsa Mesir menuju kemerdekaan dikemudian hari. Perjuangan dan kekerasan hati seorang Ahmad Arabi dalam melawan pengaruh imperialisme Inggris-Perancis membuat perjuangan para generasi penerusnya lebih inspiratif dan memiliki daya juang yang tidak kalah tingginya, sebagai contoh ketika muncul lagi gerakan nasionalisme di bawah pimpinan Zaghlul Pasha, perlawanan terhadap kaum imperialis tidak pernah surut meskipun pemimpinnya (Zaghlul Pasha) berulang kali ditangkap. Perlawanan ini sendiri tetap terus berlanjut hingga akhirnya Mesir memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 29 Februari 1922 dan kemerdekaan penuh di 18 Juni 1953.
Bagi kaum Imperialis khususnya Inggris dan Perancis, munculnya gerakan nasionalisme Mesir berdampak langsung bagi stabilitas penguasaan dan pengarunnya atas Mesir dan keberlangsungan kepemilikan mereka atas Terusan Suez. Munculnya perlawanan membuat Inggris (yang pada akhirnya ditinggalkan oleh Perancis) mau tidak mau harus melakukan perang dan mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit karena perang tersebut. Dampak jangka pendek bagi pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Gladstone mulai diguncang dari dalam, yang kemudian berujung pada kegagalan bagi Gladstone untuk terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada periode selanjutnya. Sedang dampak jangka panjangnya, perlawanan Ahmad Arabi menjadi semacam pionir bagi munculnya perlawanan-perlawan yang lainnya, yang kemudian akan membuat penerapan poltik imperialisme Inggris di Mesir mendapat hambatan. Hambatan-hambatan semacam inilah yang kemudian berhasil membuat Inggris mulai melunak dan kemudian melepaskan pengaruhnya atas Mesir.

baca juga:
O Collins, Robert dan Robert I Tignor. Egypt and The Sudan. New Jersey : Englewood Cliffs
Suratman, Darsiti. Sedjarah Afrika Zaman Imperialisme Modern. Jogjakarta :Vita, 1965
dll

read, learn and think!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s